Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman. mediaindonesia.com
TendaBesar.Com - Jakarta - Dahsyatnya dampak covid-19 terhadap keuangan Negara membuat kementerian keuangan harus melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Diketahui pemerintah akhirnya menetapkan Negara mengalami devisit anggaran yang cukup berarti dari PDB.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB. Sehingga memerlukan pembiayaan utang yang cukup tinggi.
"Untuk 2021 defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Luky, Senin (25/1/2021).
Luky mengatakan bahwa pemenuhan pembiayaan APBN dengan utang pada 2021 akan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan. Di samping itu pemerintah juga akan selalu mengandalkan dukungan Bank Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan.
"Kemudian proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik," papar Luky.
Salah satu proyeksi pembiayaan APBN melalui utang yang dapat dioptimalkan adalah dengan penerbitan SBN ritel baik konvensional maupun ritel syariah.
Pemerintah berencana menawarkan 6 seri SBN ritel yang akan dijual online, seri pertamanya dimulai dengan penerbitan ORI019 pada tahun 2021.
"Konsistensi pemerintah untuk menerbitkan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target APBN tahun berjalan serta memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat”, lanjut Luky
Pemerintah juga berharap agar peningkatan kesejahteraan serta budaya berinvestasi masyarakat Indonesia dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
“Diharapkan peningkatan kesejahteraan dan budaya berinvestasi masyarakat indonesia dalam jangka panjang dapat turut mewujudkan kemandirian bangsa untuk pembiayaan bangunan," pungkasnya.