Oleh : Shobri, M.EI.
TendaBesar.Com - Opini - Semakin banyak daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedemikian pula pertambahan masyarakat terpapar covid-19 bertambah dan terus bertambah. Lalu tepatkah kebijakan ini diambil oleh pemerintah atau perlu evaluasi lebih mendalam, mengapa jumlah warga terpapar tidak kunjung berkurang, namun sebaliknya tetap menanjak semakin meninggi.
Hal yang cukup meyedihkan adalah antara pertambahan pasien baru dengan pasien sembuh tidak seimbang, sehingga hal ini memberatkan bagi para medis dan tenaga medis.
Per hari ini, Kamis 30 April 2020, jumlah kasus positif covid-19 tembus di angka 10.118 orang. akankah ini trus berlanjut hingga ratusan ribu kasus sebagaimana prediksi banyak milis berseliweran di media sosial?
Juru bicara pemerintah khusus penanganan covid-19, Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa penambahan kasus positif corona per hari ini sebanyak 347 orang.
Yuri mengatakan " Per hari ini kasus positif covid-19 menembus angka 10.118, dan prosentasi tertinggi masyarakat terpapar adalah pada kisaran usia 30 - 59 tahun dengan posentase 54%", tuturnya, Kamis, (30/4/2020)
"Posisi terpapar berikutnya adalah rentan usia 60 - 79 tahun dengan 16%, disusul rentan usia 15 -29 tahun dengan angka 15%, usia 80 tahun ke atas, sekitar 1%, dan terakhir usia balita dengan 0,6%", lanjut Yuri
Barangkali pemerintah harus mulai melirik cara lain dalam pencegahan penyebaran virus agar tidak makin ganas. terbukti kebijakan PSBB tidak efektif. Bahkan kebijakan ini menambah persoalan baru yakni persoalan ekonomi dan keamanan.
Semakin merajalelanya masyarakat berubah miskin dan semakin tingginya tingkat kriminalitas di tengah masyarakat, menjadi PR tersendiri bagi pemerintah baik pemerintah pusat, wilayah, daerah, kecamatan bahkan hingga tingkat desa.
Wabah covid-19 ini telah menibulkan krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, krisis pertahanan dan keamanan, dan krisis trust kepercayaan.
Adanya bantuan dari Presiden (Banpres), bantuan dari Pemerintah Provinsi (Banprov), bantuan Pemerintah Daerah serta bantuan Dana Desa pada awalnya melahirkan harapan dan optimisme, namun tidak kunjung turunnya bantuan yang dijanjikan serta amburadulnya data dari Dinas Sosial telah menimbulkan kemarahan masyarakat kepada pemerintah.
Celakanya akhir-akhir ini pemerintahan paling bawah dari susunan hirarki pemerintahan negeri ini yaitu pemerintah desa, para kadesnya rame-rame melawan dan menolak mendistribusikan bantuan dari pemerintah, karena amburadulnya data penerima.
Penulis menganjurkan pemerintah agar mengaktifkan fungsi masjid sebagai pereda krisis sosial yang terjadi di masyarakat. berikan kewenangan kepada masjid untuk berkontribusi. Kembalikan masjid pada fungsinya sebagai penjaga umat. biarkan masjid beroprasi menampung jamaah shalat dan memperbanyak do'a istighosah, kajian-kajian tentang pentingnya sifat sabar, tentang taqdir dan berbagai kajian berkaitan dengan sikap manusia menghadapi covid-19. tentunya dengan syarat yang ketat sesuai standar kesehatan.
Barangkali dengan cara ini Allah percepat mengembalikan wabah ini kepangkuan-Nya dan membebaskan dunia khusunya kaum muslimin dari ujian yang berat ini. wallahu'alam