TendaBesar.Com - Jakarta - Seruan berbagai kalangan menolak adanya presidential threshold (PT) tak diindahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan partai pemenang pemilu ini menghendaki PT dinaikan menjadi 30 persen.
Hal itu disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Ia menilai, presidential threshold penting diterapkan agar sistem presidensial kuat. Bahkan, ia ingin presidential threshold sebesar 30 persen dan parliamentary threshold 10 persen.
"Yang ideal, sesuai rumus umum di negara-negara sistem presidential parliamentary threshold 10 persen, dan presidential threshold 30 persen, agar sistem presidential berjalan seiring dengan multi-partai sederhana," papar Hendrawa dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Hendrawa mengatakan bahwa PDIP ingin memperkuat sistem presidential bukan sistem parlementer. Itulah mengapa calon presiden (capres) harus mendapat dukungan cukup dari parpol di parlemen.
Hendrawan menilai bahwa presidential threshold adalah jalan tengah agar ketegangan antara sistem presidential dan multi partai dapat diharmonisasi atau disinergikan.
"Kalau tidak, kita tergelincir dalam sistem parlementer," kata Hendrawa.
Namun pendapat hendrawan itu dibantah keras oleh Nabil Ahmad Fauzi politisi PKS. Nabil mengatakan Pilpres 2014 dan 2019 membuktikan bahwa pemerintahan yang berkuasa tetap membangun koalisi semakin besar pascapilpres. Itu membuktikan bahwa semakin tingginya tujuan PT itu sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada system pemerintahan presidensial Indonesia.
"Kami melihat ada paradoks antara tujuan PT yang tinggi untuk memperkuat sistem presidensial dengan realitas politiknya. Pilpres 2014 dan 2019 membuktikan bahwa pemerintahan yang menang dan berkuasa tetap saja membangun koalisi yang semakin besar pasca Pilpres," papar Nabil melalui pesan tertulisnya kepada awak media, Kamis (16/12/2021), seperti dikutip merdeka.com
Jauh hari sebelumnya Refli Harun telah bersuara lantang terkait dengan masalah presidential thereshold. Peria yang kini lebih dikenal dengan nama RH itu telah mengeluarkan seruan untuk menolak presidential thereshold karena memasung anak bangsa yang potensial untuk memiliki kesempatan menjadi pemimpin dikalahkan oleh calon pemimpin bodoh yang dipilih karena tebaran uang.
Hal itu disuarakan Refli Harun di kanal YouTube-nya “Refli Harun”. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk menolak presidential thereshold. Refli seruan itu dia unggah dengan judul Saya Refly Harun, Saya Tolak Presidential Threshold! Ayo Bergabung!!live, Selasa, (14/9/2021)
"Dalam kesempatan ini sobat semuanya, saya mau mengajak melakukan gerakan tolak presidential threshold, jadikan presidential threshold nol persen, atau tiada presidential threshold", kata Refli
Dengan derasnya desakan agar Presidential Threshold dihapuskan, bisa jadi ini blunder bagi partai politik yang masih kekeh menyuarakannya, dan dalam hal ini mungkin saja PDIP kehilangan konstituennya pada 2024 tergantung bagaimana partai pemenang itu merawatnya.
(af/tb)