Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.gstatic.com
TendaBesar.Com - Jakarta - Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa terdapat 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.669 ASN yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. Jakarta, Rabu (24/3/2021).
"Rinciannya, 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.669 ASN yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat," papar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3/2021)
Kader kawakan PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa posisi terbanyak akan ditempatkan sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu sebanyak 1.022.616.
Tjahjo melanjutkan bahwa PPPK non guru 70.008 lowongan, dan sisanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 119.094 lowongan.
Namun demikian usulan formasi CPNS dan PPPK yang baru masuk ke Menpan RB hingga hari ini, baru di kisaran 700 ribu. Hal ini menunjukkan, formasi yang kosong sekitar 575 ribu.
Tjahjo mengatakan bahwa Jumlah formasi tersebut baru akan diumumkan akhir Maret 2021. Politisi yang moncer di era presiden Jokowi itu mengakui bahwa Kemenpan-RB bersama BKN masih terus melakukan tawar-menawar terkait jumlah lowongan yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga.
Dalam paparannya Tjahjo menjelaskan, jika kuota 1,275 juta ASN tersebut belum terpenuhi pada akhir Maret ini, maka ia memastikan bahwa kuota tersebut tidak akan hilang. Adapun sisa kuota itu akan dialokasikan di tahun 2022.
"Mudah-mudahan akhir Maret ini (bisa) kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Ini masih alokasi, karena masih banyak tawar-menawar, baik di daerah dan di beberapa Kementerian/Lembaga/instansi," harap Tjahjo.
Jumlah alokasi kebutuhan ASN tersebut baru diperoleh dari 588 instansi. Dari jumlah tersebut terdapat 49 instansi sudah mengusulkan namun dokumennya belum lengkap. Sementara 539 instansi sudah mengusulkan dengan dokumen yang lengkap.
Tjahjo juga mengungkapkan bahwa masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN-nya.
"Itu yang jadi pertimbangan kami. Maka bagi instansi yang belum memasukkan usulan kebutuhan atau menyelesaikan dokumennya, kami tunggu. Loket kami buka sampai akhir Maret ini," pengkas Tjahjo.(af/tendabesar)