TendaBesar.Com - Sukabumi – Harkat dan martabat pemerintah pusat maupun wilayah saat ini benar-benar tidak dianggap oleh bawahannya. Betapa tidak puluhan kepala desa Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menolak mendistribusikan paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Barat yang berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19, yang seharusnya bansos tersebut disalurkan hari ini, Selasa, (28/4/2020)
Para Kepala Desa tersebut membuat sebuah video yang viral dengan menyatakan sikapnya sebagai berikut “ Kami Kepala Desa se-Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu. Allahu Akbar," kata mereka, Selasa, (28/4/2020)
Selain itu mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat. Mereka meminta audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi. Menurut penilaian para kepala desa tersebut bahwa terjadi tumpang tindih data penerima bansos, sehingga diperlukan adanya verifikasi dan validasi data kembali.
Para kades berasumsi apabila paket bantuan tetap disalurkan, maka akan terjadi polemik di masyarakat. Sebab ditemukan data orang yang mestinya tidak layak mendapatkan bantuan, justru mendapatkan bantuan. Sementara mereka yang dinilai layak mendapatkan bantuan justru tidak masuk daftar penerima bantuan. Atas dasar itu mereka menganggap akan terjadi kericuhan di masyarakat jika tetap didistribusikan dan mereka yang akan disalahkan dan menjadi sasaran kemarahan warga.
Para kades tersebut bersepakat menunda distribusi bantuan pemprov terlebih dahulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
“Kami tidak menginginkan ada gejolak dan kericuhan di masyarakat sebab data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," kata Deden Deni Wahyu, Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi.
Deden mewakili seluruh kades berharap agar usulan yang mereka ajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. "Ada beberapa usulan yang kami ajukan, mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir," ucap Deden.
Sementara itu kades Jambenenggang, Ojang Sopandi, membenarkan penolakan mayoritas kades di Kabupaten Sukabumi. Ia meminta agar Pemkab Sukabumi memberikan data yang valid buka data asal-asalan.
"Kami desa siap mendistribusikan BLT, tapi untuk sementara ini bantuan dari gubernur Jabar kami tolak terlebih dahulu hingga seluruh bantuan baik bantuan yang bersumber dari pusat, propinsi, kabupaten dan desa terkumpul baru kami distribusikan ke masyarakat," kata Ojang. (ah/tendabesar)