TendaBesar.Com - Jakarta - Tak henti-hentinya pemerintah menambah hutang negara dengan berbagai alasan. Kali ini bangsa yang kaya raya, gemah ripah loh jenawe ini kembali melakukan pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp7,86 triliun dari Bank Pembangunan Asia (ADB).
Alasan pinjaman tersebut untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia dalam upaya meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.
"Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih," kata Spesialis Energi Senior ADB, Yuki Inoue melalui keterangan tertulis, kepada awak media, Rabu (30/11/2022).
ADB juga dikabarkan akan mengelola pinjaman senilai USD 15 juta setara denganRp 233 miliar lebih, bagi subprogram ketiga pada Program Sustainable and Inclusive Energy Program (Energi Berkelanjutan dan Inklusif ). Program ini didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility).
Proyek Sustainable and Inclusive Energy Program juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara dengan USD 292 juta, sekitar Rp. 4.5 teriliun lebih dari Kerjasama Pembangunan Jerman (German Development Cooperation), melalui KfW.
Tak hanya itu, proyek Sustainable and Inclusive Energy Program juga mendapat tambahan suntikan dana USD 60 juta setara dengan Rp. 934 milyar lebih dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund).
Kata Yuki subprogram terebut untuk meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017. Hal ini selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.
Subprogram tersebut mencakup reformasi tarif listrik dan pemberian subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program. Sehingga dapat membantu pemerintah mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022.
Subprogram itu juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan (EBT) dengan mekanisme penetapan harga baru, peraturan baru untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, serta berbagai langkah-langkah efisiensi energy lainnya.
Melalui reformasi system enegi tersebut, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99 persen penduduk pada 2021 di mana angka tersebut naik dari sebelumnya 84 persen pada 2014.
Beriringan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali pada November 2022, seperti dilansir merdeka.com.
Program reformasi system enegi itu juga sebagai bentuk dukungan dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia serta transisi energi bersih, yang akan menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi Indonesia ke depannya.
(saf/tb)