TendaBesar.Com - Jakarta - Dalam masalah pandemi covid-19, Presiden Jokowi dianggap mengambil kebijakan dengan kepentingan politik praktis. Bahkan Jokowi dinilai lebih hanya sebatas menggugurkan kewajiban dalam menghadapi virus corona tersebut.
Hal itu disampaikan oleh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang melihat seolah olah Jokowi mengambil kebijakan dengan cara coba-coba.
Sebelumnya, pada awal-awal kasus covid-19 muncul, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah menyampaikan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan lockdown dengan menyampaikan data-data akurat terkait dengan pergerakan virus tersebut. Namun pada saat itu Luhut sebagai Plt Menteri perhubungan menolak permintaan tersebut.
Bahkan presiden sendiri menyampaikan bahwa kebijakan lockdown ada pada pemerintah pusat, sehingga Anies Baswedan tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah penyebaran covid-19 yang pada saat itu semakin hari semakin meluas.
Setelah persebaran mulai merata, presiden mencoba melempar kebijakan darurat sipil. Namun darurat sipil gagal karena banyak mendapatkan tentangan dari masyarakat.
Setelah itu barulah Presiden mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan memberikan kewenangan kepada kmenkes untuk menyatakan satu daerah layak diterapkan kebijakan PSBB ataupun tidak. Maka PSBB pertama diterapkan di DKI Jakarta pada 10 April 2020.
Yandri menyampaikan pemerintah pusat selalu bertolak belakang dengan kebijakan yang dilakukan pemrintah DKI Jakarta.
"Awal covid-19 Anis Baswedan meminta menerapkan lockdown atau PSBB kepada pemerintah pusat, namun ditolak Luhut dan Jokowi ya mungkin karena perbedaan pandangan politik", kata Yandri Ahad, (3/4/2020)
Ia melihat banyak kebijakan Anies yang tadinya ditolak oleh Luhud dan Jokowi akhirnya pun dicoba untuk diterapkan.
"Kan berapa kali ide Anies yang tadinya dimentahkan, seperti membatasi imigrasi covid, tapi akhirnya dicoba untuk diterapkan, tapi enggak apa-apalah ketimbang tidak sama sekali", tutup Yandri. (ah/tendabesar)