TendaBesar.Com - Jakarta - Vokal dan sangar terhadap Anies Baswedan, politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kini malah berhadapan dengan KPK. Diketahui KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI dan diantara ruangan yang digeledah adalah ruangan Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD M Taufik atas dugaan korupsi.
Dalam penggeledahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Namun demikian KPK belum membeberkan bukti apa yang mereka temukan.
Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik antara lain ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD M Taufik dan 4 titik lainnya yang dicurigai terdapat bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi oleh oknum DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan pada Selasa, (17/1/2023).
"Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).
Dari beberapa ruangan tersebut, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," kata Ali.
Seperti diketahui bahwa KPK tengah mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ) Tahun 2018-2019, di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu Perumda Sarana Jaya adalah perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1982.
“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan diterima, Jumat (15/7/2022) saat itu.
Ali waktu itu juga enggan membeberkan temuan-temuan KPK, termasuk soal nama tersangka. Sebab lembaga anti raswah itu masih memastikan secara utuh dari temuan perkara ini.
“KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelas Ali.
Lantas Ali berjanji, setelah semua bukti terkumpul dan siap untuk dipublish, KPK akan membeberkan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang itu kepada publik secara rinci dan transparan.
“Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali.
Sebelumnya juga pada 8 September 2022 KPK sempat memanggil dan mencecar anggota DPRD DKI Jakarta M Taufik terkait penganggaran untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang tersebut. M Taufik diperiksa pada Kamis, 8 September 2022.
"M. Taufik (anggota DPRD), saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai pembahasan anggaran di DPRD DKI diantaranya untuk pengadaan tanah yang berlokasi di Pulo Gebang," ujar jelas Ali Fikri pada Jumat, (9/9/2022).
Seusai diperiksa M Taufik mengaku ditelisik soal penganggaran dalam pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019.
"Kita jelasin penganggaran, itu kan usulan, misalkan PMD (penanaman modal daerah) itu diusulkan oleh BUMD kemudian masuk ke Bappeda, biasanya di Bappeda ada tim, baru tim masuk pengajuan ke kita, ke DPRD," beber Taufik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2022).
Selain soal anggaran, Taufik juga mengaku ditanya soal hubungannya dengan mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles. Taufik mengakui dirinya mengenal sosok Yoory yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.
"Ya sama misalnya 'kenal Pak Yorry?' kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu saja kok," kata Taufik.
Nama M Taufik yang juga politisi Gerindra tersebut sempat muncul dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Munculnya nama Taufik diawali dari konfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yoory Corneles Pinontoan, selaku terdakwa.
"Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya selekasnya dibantu?" kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).
Menjawab pertanyaan jaksa, Yoory mengaku tidak ingat. Namun menurut dia, Taufik memang sempat mengawasi kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ). Sebagai informasi, Tommy adalah Direktur PT Adonara yang kini juga sudah berstatus terdakwa dalam kasus yang sama.
Jaksa pun melanjutkan pembacaan BAP Yoory. Menurut BAP, Yoory pernah diingatkan Senior Manager Sarana Jaya, Yadi Robby, bahwa M Taufik menelponnya agar Tommy dibantu terkait pembayaran tahap II lahan Munjul.
"Saya pernah diingatkan oleh Yadi bahwa pernah ditelpon oleh Taufik di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," ujar jaksa membacakan BAP Yorry.
Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) erkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Hal itu disampaikan Pras melalui akun Instgram miliknya. "Seperti pada tadi malam (17/1) KPK yang datang ke kantor DPRD DKI Jakarta untuk melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019," tulis Pras dalam laman Instagram @prasetyoedimarsudi dikutip MPI, Rabu (18/1/2023).
Pras mengatakan, KPK sebagai lembaga antirasuah pasti telah memiliki bukti-bukti permulaan sehingga melalukan penyidikan tadi malam. Dia memastikan proses penganggaran di DPRD DKI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Saya pun memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku siap mendukung kerja yang dilakukan KPK. "Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya selalu siap mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," tuturnya.