TendaBesar.Com - Jakarta - Dua minggu terakhir minyak goreng (Migor) menghilang dari peredaran di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern. Kelangkaan minyak goreng juga ditandai dengan ditemukannya penimbunan migor oleh salah satu perusahaan ternama yang merupakan supplier terbesar minyak goreng di tanah air.
Pemandangan miris juga mengiringi kelangkaan minyak goreng dimana emak-emak rela mengantri hingga kiloan meter dengan waktu berjam-jam lamanya. Kini migor tiba-tiba berlimpah di pasaran namun diiringi dengan harga yang meroket.
Ternyata usut punya usut naiknya harga minyak goreng tersebut patut diduga berkat andilnya pemerintah yakni usai pemerintah tak lagi mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak, Rabu (16/3/2022).
Karuan saja pasca harganya meroket selangit, pasokan minyak goreng yang mulai membanjiri minimarket, pasar tradisional dan supermarket.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, permasalahan migor ada pada distributor. Pada saat pemerintah mengklaim pasokan aman, di saat yang sama pemerintah tidak menelusuri sumber kemacetan penyaluran minyak goreng tersebut.
"Ada inkonsistensi, kan harusnya kalau DMO 20 persen pasokan memenuhi, kan berarti masalahnya di distribusi. Kalau masalahnya distributor tindak tegas penimbunan, macetnya di mana. Itu lebih mudah penelusurannya," kata Bhima di, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Bhima melanjutkan, kebijakan pemerintah yang mencabut HET minyak kemasan akan menimbulkan berbagai masalah baru antara lain; Pertama, peredaran migor curah semakin tidak terkendali sehingga nantinya masyarakat yang dirugikan.
"Pengawasannya akan sangat sangat susah karena yang namanya minyak goreng curah itu tidak ada barcodenya, tidak ada kode produksi. Sehingga kemungkinan dioplos dengan minyak jelantah ada," papar Bhima.
Masalah berikutnya kata Bhima yakni akan terjadi pergeseran penggunaan minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah. Sementara minyak goreng curah tidak bisa dijamin higinis dan kesehatannya. Demikian juga pemerintah sempat melarang peredaran minyak goreng curah beberapa waktu lalu.
"Jadi kalau misalkan minyak goreng curah yang disubsidi kemungkinannya akan terjadi pergeseran dari konsumen yang membeli minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah subsidi," kata Bhima.
Anggota Komisi VI DPR/Sekretaris Fraksi PPP DPRAchmad Baidowi menyampaikan hal senada dengan Bhima. Baidhawi menilai pasokan minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko, bahkan dengan harga mencapai Rp 25.000, berarti ada yang sengaja menahan pasokan alias menimbun. Maka dari itu, biang keroknya ada di sisi distributor.
"Tunggu HET dicabut baru pasokan dikeluarkan. Berarti masalah selama ini bukan di sisi pasokan, karena diklaim pasokan aman, tapi ada di pihak distributor yang sengaja timbun," papar Baidhawi.
Baidhawi meminta agar pihak kepolisian juga satgas pangan melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokannya langsung berlimpah satu hari pasca pengumuman HET dicabut.
(ah/tb)