Namun, bukannya mendapakan layanan yang diinginkan, masyarakat malah diajarkan untuk memakai aplikasi JAKI yang merupakah hasil karya Anies Baswedan untuk menangani keluhan warga DKI Jakarta selama ini.
Dilansir dari Republika, Selasa (18/10/2022), terdapat pemandangan menarik ketika warga mengadu ke posko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Sejak posko tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, secara total pengunjungnya, dari Selasa sampai Kamis, hanya terdapat 83 aduan ke petugas jaga posko di Balai Kota DKI.
Hal itu diungkap oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Andriansyah. Ia menjelaskan, pada hari pertama posko dibuka, petugas hanya mendapatkan tujuh pengaduan dari warga DKI.
Pada hari berikutnya terdapat peningkatan yang signifikan, jumlah laporan mencapai 22 orang.
"Kemudian di 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Jadi total selama tiga hari, kurang lebih sekitar 83 orang yang melapor," kata Andriansyah di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Menurut Andriansyah, jumlah warga yang melapor di posko Balai Kota DKI jauh dibawah pengaduan lewat aplikasi Jakarta Kini (Jaki).
Seperti diketahui bahwa aplikasi tersebut baru dirintis pada era gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Adapun pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pemprov DKI juga memiliki kanal pengaduan Qlue. Hanya saja, aplikasi tersebut milik swasta. Andriansyah mengungkap, jumlah aduan Jaki merekam setidaknya 100 laporan per hari.
"Untuk meja aduan, di mana paling banyak aduan disampaikan dari wilayah Jakarta Pusat, dan sama usulan yang paling banyak terkait bantuan sosial," ungkap Andriansyah.
Nampak Heru Budi Hartono sempat berinteraksi dengan warga yang mengadukan masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Mulai masalah banjir, sertifikat tanah, hingga persoalan izin mendirikan bangunan (IMB).
"Masalah IMB, terus ada yang IMB belum bisa terbit karena ketahuan aturan ya. Tapi dicek sudah bisa," kata Heru di Balai Kota DKI, Kamis (20/10/2022).
Usai bercakap dan beramah tamah dengan warga, Heru pun memberi tahu jika kanal pengaduan bisa lewat aplikasi. Heru lantas memberi saran kepada warga untuk menyalurkan keluhan melalui Jaki. Bahkan, ada seorang ibu yang baru pertama menggunakan Jaki.
"Ada beberapa warga mengadu, tapi tak ajarin sistem Jaki. Jadi ada satu dua warga minta diajarin, kita ajarin," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut, seperti dilansir newsworthy, Sabtu (22/10/2022)
Heru mengatakan bahwa dirinya siap membantu menemukan solusi yang dihadapi warga. Seperti masalah sertifikat tanah yang pengurusannya tertunda karena perlu tanda tangan lurah, yang saat ini sudah dimutasi, pihaknya langsung berkoordinasi agar keluhan warga itu bisa langsung diselesaikan.
Heru juga menyebut bahwa dirinya merasa senang dengan kehadiran warga yang mengadu ke posko Balai Kota DKI.
"Sekalian ngajarin sistem di sini ada ibu-ibu ada yang pakai sistem yang sudah terbangun yang sidak bagus juga belum semuanya familiar. Dijelaskan poin-poinnya sekalian edukasi. Bagus mereka senang datang ke sini," kata Heru
Menyingkapi antusiasme warga yang minim datang ke Balai Kota, Politisi Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis menyinggung apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kan apa saya bilang, jangan banyak tingkah. Malah pak heru sendiri yang akhirnya mengarahkan pengaduan ke aplikasi JAKI," ucap Hasbil, dikutip dari Twitter pribadinya, Sabtu (22/10/2022).
Tidah hanya menyindir Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Hasbil juga menyenggol para buzzer yang selama ini cibir Anies Baswedan.
"Buzzer mana buzzer??? Tobat lah kalian buzzer, cari kerjaan halal!" tulis Hasbil.
(saf/tb)