Google & Facebook dipaksa bayar media di Australia? celotehriau.com
TendaBesar.Com - Jakarta - Google dan Facebook dikabarkan akan mencapai kesepakatan komersial terkait pembayaran media Australia atas konten yang ditayangkan di kedua platform digital terbesar di dunia itu.
Kesepakatan tersebut bakal tercapai setelah Australia menjadi pelopor melahirkan undang-undang pertama di dunia yang bakal memaksa perusahaan digital untuk membiayai produk jurnalisme yang tayang di platformnya.
Sebagaimana dilansit pada Channel News Asia, bahwa parlemen Australia dijadwalkan akan melakukan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) kewajiban perusahaan digital tersebut pada minggu ini.
Hal itu dilakukan setelah Komite Senat Australia merekomendasikan tidak adanya perubahan draft peraturan yang sempat ditolak oleh Google dan Facebook. Sebelumnya dikabarkan bahwa kedua perusahaan raksasa digital itu menyebut undang-undang yang dibuat Australlia itu "unworkable" alias tidak dapat dijalankan. Senin (15/2/2021)
Josh Frydenberg didaulat sebagai salah seorang menteri yang bertanggung jawab atas undang-undang tersebut, menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg dan CEO Alphabet (Google) Sundar Pichai pada akhir pekan lalu.
Josh menyampaikan bahwa mereka telah membuat kemajuan yang nyata atas pekara yang sedang menjadi pokok bahasan. Bahkan Josh optimis dan dalam jangka 48 hingga 72 jam sudah akan ada kesepakatan menggembirakan.
"Kami telah membuat kemajuan nyata, saya pikir dalam 48 hingga 72 jam, kita akan melihat beberapa kesepakatan komersial yang signifikan dan dapat memberikan keuntungan nyata bagi lanskap media domestik dan melihat jurnalis dihargai secara finansial karena menghasilkan konten orisinal sebagaimana mestinya. Ini adalah reformasi terdepan di dunia," kata Josh.
Josh mengklaim bahwa belum ada negara di dunia selain Australia yang telah melangkah membuat undang-undang yang mewajibkan raksasa teknologi untuk membayar penerbit media.
"Tidak ada negara lain yang melangkah seperti kami. Ini merupakan proses yang sulit dan masih berlangsung. Jadi, jangan terlalu terburu-buru. Namun sejauh ini, pembahasannya memang sangat menjanjikan," beber Josh.
Sementara itu, pihak Facebook dan Google ketika dikonfimasi mengenai hal itu belum memberikan tanggapan apapun.
Diketahui sebelumnya Google meningkatkan kampanye untuk melawan undang-undang yang bakal segera disahkan tersebut. Google bahkan sempat mengancam Komite Senat yang meneliti rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Google mengatakan pihaknya mempertimbangkan akan membuat mesin pencarinya berhenti beroperasi di Australia jika undang-undang tersebut disahkan.
Demikian halnya dengan Facebook. Media social nomor wahid di dunia itu mengancam akan menghentikan layanannya bagi pengguna di Australia jika mereka dipaksa membayar berita kepada media setempat.
Baik Google maupun Facebook merasa khawatir jika RUU itu disahkan maka akan menjadi preseden internasional menerapkan hal serupa di seluruh dunia.
Secara vinancial mungkin kedua raksasa digital itu bisa menanggung biaya yang harus dibayarkan kepada media Australia, namun jika undang-undang yang sama diberlakukan di semua Negara maka itu menjadi hantu yang menakutkan bagi keduanya.
Sebelumnya pada Januari 2021, Google juga telah mendapatkan tekanan dan menandatangani kesepakatan dengan sejumlah media di Prancis yang membuka jalan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan pembayaran hak cipta digital.
Sementara, di Australia, Google menyebut pihaknya dapat membuat kesepakatan pembayaran dengan penerbit media sebelum RUU diundangkan.
Bahkan dua minggu lalu, Google mengumumkan bahwa mereka telah membayar tujuh situs berita di Australia, melalui program News Showcase. Program ini membayar penerbit berita yang berpartisipasi menyediakan konten paywall kepada pengguna News Showcase.
Melalui program News Showcase, Google telah mencapai kesepakatan pembayaran dengan lebih dari 450 publikasi di seluruh dunia. (ah/tendabesar)