TendaBesar.Com - Jakarta - Belumlah usai kasus kerumunan yang melibatkan petamburan, pernikahan anaknya, somasi lahan PTPN, kini Habib Rizieq Syihab (HRS) kembali diperiksa kasus kerumunan Megamendung oleh Polri.
Seolah tak ada satu kegian bagi sosok kharis matik ini yang tidak disangkut pautkan dengan pelanggaran hukum. Sikapnya yang tegas dan tidak mau kompromi telah membawanya ke berbagai sangkaan yang seperti tak pernah habis.
Kini giliran Penyidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan perdana kepadanya sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
"Iya betul (sedang memeriksa Rizieq)," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Senin (28/12/20).
Andi menyebutkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah berlangsung sejak pukul 10.00 Wib. Pemeriksaan sendiri dilakukan langsung di sel tahanan rutan Polda Metro Jaya.
Seperti tak pernah habis perkara HRS kembali menyandang status tersangka kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Meskipun banyak tokoh dan para pakar hukum mengatakan terjadinya kanibalisasi hukum kepada HRS, namun Polri tak bergeming.
"Iya betul (yang bersangkutan tersangka di Megamendung)," kata Andi
Andi menyampaikan bahwa status tersangka sudah disematkan kepada HRS sejak kasus kerumunan masih ditangani oleh penyidik Polda Jabar.
"Jadi dalam kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Megamendung yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat," tutur Andi.
Di tempat terpisah inspirator muda Indonesia, Shobri, M.Ei mengaku heran dengan kasus yang di hadapi HRS. di banyak tempat banyak kasus serupa kerumunan, tapi yang diusut hanya HRS.
Shobri melihat nuasa politis dari penetapan tersangka HRS dalam kasus kerumunan tersebut sangat kental dan Nampak terang bendrang.
“Saya heran saja beliau ini (HRS) seperti sengaja dibungkam dengan cara dijadikan tersangka. Nuansa poltiknya sangat kental. Di banyak tempat banyak kasus serupa, tapi hanya beliau yang diperlakukan seperti itu”, kata Shobri melalui ponselnya, Senin, (18/12/20)
Shobri bahkan melihat ada kecendrungan Polri menjadi alat kekuasaan pada kabinet Indonesia Maju ini ketimbang sebagai pengayom masyarakat.
“Terkesan polri seperti menjadi alat kekuasaan penguasa ketimbang sebagai pengayom masyarakat”, pungkasnya (ah/tendabesar)