TendaBesar.Com - Jakarta - Dalam acara Talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TV One dengan tema Presidn Marah: Menteri mana yang akan direshuffle? Selasa, 30 Juni 2020, Fahri Hamzah (FH) mengatakan bahwa berbahaya jika negara demokrasi dikelola secara feodal.
Sebagai mana kita ketahui bahwa sistem feodal atau feodalisme adalah sistem pemerintahan dengan pendelegasian kekuasaan oleh kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan kekuasaan.
Sistem feodal akan cendrung menjadikan penguasa menjadi zhalim dan lalim kepada rakyatnya. Sistem feodal menjadikan pejabat negara, pembantu raja atau pembantu presiden melakukan kebohongan pada atasan dengan tujuan asal pimpinan senang, dan jabatan aman.
Fahri mengkritik pengelolaan negara saat ini cendrung kearah feodal. Dan mengelola negara demokrasi dengan sistem feodal berhaya.
Fahri mengatakan bahwa negara demokrasi itu adalah negara terusterang, negara rasional. Harus menyampaikan informasi yang benar. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
"Begini ya, kalo negara dikelola secara feodal berbahaya sekali. Demokrasi itu negara terus terang. Negara rasional. Kalo ada apa-apa itu ya mesti diomongkan. Pak Jokowi tidak mengerti semua hal, karena tidak mengerti semua hal itulah, kalo ada tim, tim itulah yang menegaskan kepada pak presiden bahwa ini yang salah, ini yang benar", kata Fahri.
Wakil ketua Partai Gelora itu juga menyinggung bahwa presiden tidak perlu rapat. Yang diperlukan kerja cepat. Sebab yang bertugas rapat itu adalah DPR bukan presiden. Tidak ada satu dokumenpun undang-undang yang mewajibkan presiden harus rapat.
"Presiden gak perlu rapat, yang perlu rapat itu DPR. Sebab DPR dipilih di tempat yang berbeda. Mereka berdebat untuk mencapai konsesus kesepakatan. Sementara presiden dalam sistem presidensialisme dia tidak perlu rapat. yang dibutuhkan presiden adalah perintah dan pada saat ia melakukan perintah itu, dia punya instrumen untuk memastikan bahwa perintahnya tepat perintahnya benar", tegas Fahri.
Fahri juga mengkritik masalah data yang disampaikan oleh negara sering salah . Mestinya sebelum disampaikan kepada rakyat data tersebut validitasnya akurat, sehingga siapapun yang ingin membantah data tersebut dia harus menyungguhkan data yang lebih akurat.
"Presiden gak boleh gak punya data yang benar, baru sehari mengeluarkan data besoknya dibantah orang. Yang membantah anggota DPR yang tau persis berapa jumlah anggaran. Gak boleh begitu dong, data presiden harus valid, masa kabinet datanya beda-beda", lanjut Fahri
Fahri mencermati tiga hal yang menjadi kelemahan presiden saat ini. Tiga hal ini menjadi tumpuan berbagai kesalahan yang terjadi dalam pemerintahan.
Kelemahan pertama pemerintahan saat ini adalah kelemahan dapur. Jika dapurnya kuat maka kekisruhan yang sering dinampakkan oleh pemerintahan bahkan kemarahan presiden tidak perlu terjadi. Dapur itu ada pada sesneg, seskab dan Kantor Staf Presiden (KSP).
"Kalo dapur ini bekerja, mestinya tidak terjadi kesalahan data sebab pemerintah gak boleh menyajikan data yang salah", sentil Fahri
Kelemahan kedua pemerintahan saat ini adalah pada tatanan operator. Sebab tugas operator itu pekerjaannya adalah memastikan semua orang bekerja.
"Salah jika pemerintah menghandle semua pekerjaan, tugas pemerintah adalah memastikan semua orang bekerja", kata Fahri
Ketiga Fahri menyoroti peran wakil presiden yang tidak dilibatkan dalam penyelesaian persoalan yang berat saat ini. Mestinya presiden mamfungsikan wakil presiden sebagai penasehat, biar pemerintah jadi adem.
"Itu pak kiyai Ma'ruf fungsikan menjadi penasehat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah kebijakan yang tepat, yang benar, bikin adem masyarakat", tutur Fahri
Terakhir Fahri menyoroti masalah penjurubicaraan. Diakui atau tidak presiden memiliki kelemahan secara komunikasi. Di samping itu presiden lemah karena pembantunya relatif tidak jujur kepadanya.
"Saya Mohon maaf, kita punya presiden kan apa boleh buat. karena beliau sudah terpilih ya sudah lah. Tapi kita harus jujur dengan kelemahnnya. Di samping lemah secara komunikasi, kelemahan yang paling fatal adalah kita mendekatinya secara feodal, sehingga menyebabkan orang tidak jujur di depan presiden", pungkas Fahri (af/tendabesar)