"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN itu menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.
"Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal," kata MadNur sapaan akrab politisi muda Gelora itu dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).
Menurut MadNur, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain semisal Malaysia, Thailan dan lainnya
"Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik," sambung MadNur.
DPR, kata MadNur harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.
Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.
"Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina," papar MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.
Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.
"Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.
Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.
Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).
Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.
Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.
"Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk," katanya.
Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).
Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.
"Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%," ungkap MadNur.
Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).
Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.
Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.
Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.
Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.
(rls-dpn-glr/tb)