Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.swamedium.com
TendaBesar.Com - Jakarta - Polemik peggunaan Booster Covid-19 oleh pejabat terus jadi perbincangan masyarakat. Mereka para pejabat yang menggunakan boster covid-19 dianggap telah menyalah gunakan jabatannya. Sebab sejatinya yang diperbolehkan menggunakan boster covid-19 itu hanyalah tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak pelaku penggunaan booster vaksin yang tidak tepat sasaran ditindak karena tidak bertanggungjawab.
Hal itu dia sampaikan karena adanya temuan pejabat bukan tenaga kesehatan telah disuntik booster vaksin Covid-19.
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) itu mengatakan bahwa mereka yang boleh menggunakan boster covid hanyalah tenaga medis, sesuai dengan Surat Edaran Nomor pemerintah HK.02.01/1919/2021.
"Booster vaksin disiapkan hanya untuk nakes yang sudah banyak berguguran dalam tugasnya. Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntikkan booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran ini seharusnya segera ditindak," papar Netty, Jumat (27/8/2021).
Netty juga menyentil Kementerian Kesehatan yang seharusnya tegas mengusut masalah penyalahgunaan wewenang dan otoritas tersebut. Ia melanjutkan bahwa distribusi vaksin booster harus dilakukan evaluasi menyeluruh supaya tidak terjadi penyalahgunaan.
"Kemenkes harus segera melakukan evaluasi terkait distribusi dan pelaksanaan booster vaksin di lapangan. Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler, rakyat harus rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," kata Netty.
Politikus partai Da’wah tersebut menilai, pejabat pemerintah semestinya tidak memberi contoh yang buruk kepada masyarakat dengan melanggar surat edaran yang dibuatnya sendiri.
"Pemberian booster vaksin hanya untuk nakes merupakan langkah tepat. Pengadaan booster dan proses pelaksanaannya harus menjadi prioritas dalam refocusing anggaran negara. Para nakes adalah pejuang yang berhadap-hadapan langsung dengan pasien Covid-19," tegas Netty.
Namun Netty juga menghimbau agar semua pihak bisa menahan diri, karena masih sangat banyak rakyat yang belum mendapat vaksin.
"Anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan pengadaan vaksin dan pelaksanaannya membutuhkan biaya sangat besar. Rakyat masih banyak yang harus sabar menanti jatah vaksin reguler. Jadi, kasus penyalahgunaan booster vaksin seperti ini mencederai hati rakyat. Dimana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat?" tutup Netty dengan nada kesal.
Tags
Nasional