TendaBesar.Com - Jakarta - Mendapatkan keritikan bertubi-tubi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk dari sejumlah pegiat politik membuat pemrintah mestinya berpikir ulang melanjutkan pesta rakyat pemilihan daerah (pilkada) serentak desember 2020
Sikap pemerintah yang dianggap memaksa pelaksanaan Pilkada 2020 menuai berbagai reaksi masyarakat termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
LIPI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pilkada digelar 9 Desember demi kepentingan yang lebih besar.
Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan apabila pemerintah tetap melaksanakan Pilkada saat kasus positif Covid-19 di Indonesia belum terkendali, maka akan menjadi beban sejarah di masa yang akan datang.
"Adalah sesuatu hal yang amat disayangkan, jika upaya kita menegakkan salah satu elemen penting dari semangat reformasi, yakni demokrasi yang juga dapat semangat konstitusi kita berujung pada satu hal yang akan disayangkan dan menjadi satu hal yang membawa beban sejarah di masa-masa yang akan datang," sindir Firman dalam channel Youtube LIPI, Kamis (1/10/2020).
Firman menjelaskan bahwa Pilkada pada kondisi pandemic saat ini justru akan menghilangkan marwah demokrasi. Karena hakikat Pilkada adalah sebagai wadah bagi rakyat menggunakan hak politiknya secara komprehensif.
Firman pun menegaskan bahwa dirinya bukannya menolak pelaksanaan Pilkada, namun Ia mengingatkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia belumlah aman untuk melaksanakan satu acara yang akan melibatkan kerumunan masa dalam jumlah cukup besar.
Firman menghimbau mestinya antara pemerintah dan DPR memiliki waktu untuk mengkaji urgensi Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Kami masih melihat sebetulnya masih ada kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penyelenggaraan Pilkada 2020 demi kepentingan jangka panjang dan juga kepentingan yang lebih besar," tutupnya. (erf/tendabesar)