Mungkinkah PAN, NasDem, dan PPP Bikin Poros Baru di Pilpres 2024?

Ilustrasi NasDem, PPP dan PAN koalisi pilpres 2024.tendabesar.com

TendaBesar.Com - Jakarta - Partai politik ramai-ramai unjuk kekuatan. Usai Gerindra dan PDIP dikabarkan akan membuat koalisi menhgantarkan Prapowo-Puan, versus Golkar, kini partai tengan kembali meluncurkan ancaman.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Achmad Baidowi tak ingin bahwa hajatan pilpres 2024 digiring hanya  pada dua poros itu. Baidowi mengatakan di luar poros Gerindra-PDIP, poros Golkar, ada juga poros lain yang memungkinkan membuat poros baru. 

Baidowi mengatakan bahwa gabungan NasDem, PPP dan PAN sudah bisa mengusung capres-cawapres.  Baidowi  melanjutkan bahwa gabungan ke tiga partai tersebut sudah mencukupi 20 persen kursi di parlemen sebagai syarat mencalonkan presiden. 

Baidowi  juga menyampaikan di luar poros itu masih ada lagi posros yang memungkinkan untuk membentuk koalisi menghantarkan capres-cawapres 2024 yaitu PKS dan Demokrat yang selama ini sikap politik yang berbeda.

"Kan Nasdem-PAN-PPP = 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS," kata Baidowi lewat pesannya, Selasa (12/10/2021).

Baidowi menegaskan bahwa PPP memang sejauh ini belum memikirkan pilpres. Ia mengatakan jika partainya masih fokus pada konsolidasi internal. Baidowi menilai sah-sah saja partai manapun membicarakan soal capres yang sudah bermunculan seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Cak Imin dan lainnya.

"Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi," ujar Baidowi  yang juga anggota DPR RI itu.

Baidowi enggan berbicara lebih jauh tentang berapa poros yang terbaik di pilpres 2024 nanti. Meskipun demikian dia mengakui bahwa  dalam undang-undang dimungkinkan adanya pasang calon presiden lebih dari dua.

"Pilpres masih lama. Soal sikap PPP nanti lihat dinamika politik di lapangan. Saya hanya menggambarkan legalitas UU dan realitas politik," tutup Baidowi. (af/tendabesar)

Lebih baru Lebih lama

Iklan

Iklan

Formulir Kontak