TendaBesar.Com - Jakarta - Masyarakat dalam beberapa waktu ini kembali heboh dengan adanya wacana dan usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Mengenai pengunduran penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, yang disampaikannya kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 23/2/2022 kemarin lusa.
Beberapa hal menjadi landasan Cak Imin mengusulkan mundurnya pemilu antara lain Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Itulah sebabnya Cak Imin mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun.
Namun realitasnya wacana tersebut justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya kegaduhan di masyarakat.
Atas ide Cak Imin tersebut, kritik-pun berseliweran di tengah masyarakat. Salah salah satunya dari Faisal Saleh pengamat politik. Saat dihubungi wartawan melalui telpon genggamnya, Sabtu, 26/2/2022 di Jakarta, Faisal mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Usulan perpanjangan masa jabatan Presiden bertentangan dengan UUD1945 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya dua periode, ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen.
“Saya Sangat setuju dengan sikap beliau, ada apa harus diperpanjang. Kita sdh pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu,” papar Faisal
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan dirinya sangat kecewa terhadap partai politik yang ingin memundurkan pemilu dan minta perpanjang jabatan Presiden. Faisal menduga bahwa para pengusul jabatan presiden diperpanjang adalah mereka yang tidak percaya diri dan meremehkan kemampuan bangsa sendiri.
Usulan perpanjangan masa jabatan itu juga tertolak karena kondisi saat ini negara tidak dalam kondisi gawat, tidak ada perang kayak di ukraina atau bencana dahsyat lainnya.
Jika alasannya karena kondisi ekonomi yang carut-marut justru penyebabnya harus segera diganti dan rakyat masih belum lupa penyelenggaraan pemilu 1999 silam di mana kondisi ekonomi saat itu lebih parah dan memprihatinkan dari kondisi saat ini.
Pada tahun 1998 kondisi ekonomi Indonesia sangat mengkhawatirkan sebab ibu pertiwi saat itu dilanda krisis moneter dan bahkan boleh dikatakan krisis multidimensional. Namun realitasnya, di tahun 1999, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu multi partai pertama memasuki era Reformasi.
Faisal juga mempertanyakan dasar keputusan pemilu ditunda karenau apa? hanya alasan momentum pembangunan? Faisal malah menyindir pengusul pemilu ditunda dengan kalimat satir apa kata dunia kalau hanya gara-gara alasan momentum pembangunan, penyelenggaraan pemilu ditunda.
Faisal mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru, oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Sikap saya intinya agar demokrasi berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi yang berlaku, pengalaman kita yang sudah lama berdemokrasi harus terus dipertahankan, karena itu tidak elok rasanya kalau Pemilu 2024 di tunda pelaksanaannya, nah kalau itu dipaksakan dilakukan maka itu berarti melanggar UUD 45 dan juga merupakan sikap yang meremehkan kemampuan berdemokrasi bangsa Indonesia,” pungkas Faisal.
(slm/tb)