TendaBesar.Com - Jakarta - Sejarah telah mencatat dengan terpilihnya Johnny Gerard Plate satu-satunya putra daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia adalah suatu kebanggaan bagi warga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian pada perkembangannya, selama 1 tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi & Informasi, mestinya Kominfo punya peran sebagai jembatan atau pengishlah pihak-pihak yang berkonflik.
Perkuat dua titik masing-masing, baik titik dari sisi pemerintah maupun titik dari sisi masyarakat, tapi ternyata Johnny Gerard Plate, justru tidak menjadikan Kemenkominfo sebagai jembatan yang memperkuat masyarakat, akan tetapi realitasnya justru memperlemah dan mendorong terciptanya perpecahan di masyarakat, demikian di sampaikan Roy juru bicara Aliansi Gerakan Masyarakat (AL-GERAM) NTT berkaitan dengan konflik yang terjadi di ORARI saat dihubungi awak media, Jumat, 4 Februari 2022 di Jakarta.
“Beliau malahan mendorong terciptanya perpecahan di kalangan warga anggota ORARI, dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengeluarkan surat keputusan No.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026, adapun kepengurusan tersebut hasil penyelenggaraan Munas XI ORARI Lanjutan yang melanggar AD/ART ORARI,” papar Roy
Roy menilai, dengan adanya Surat Keputusan (SK) kepengurusan ORARI hasil Munas XI tersebut menunjukkan perilaku kesewenang-wenangan seorang pejabat negara yang diduga melanggar prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan bersih. Roy melihat apa yang dilakukan Johnny Gerard Plate tidak sesuai dengan perilaku seorang pejabat negara, sebab sikap tersebut menimbulkan adanya dugaan tindak pidana gratifikasi terhadap Menkominfo.
Lebih jauh Roy mengatakan bahwa Johnny Gerard Plate telah berpihak pada keinginan pihak tertentu yang ingin memimpin dan sekaligus akan menjadikan ORARI sebagai ladang bisnis teknologi informasi yang berasal dari negeri Cina, yang diduga ber-modus operandi pembuatan Surat Keputusan no.575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026.
“Dugaan gratifikasi tersebut, itu sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami dari jaringan muda NTT ke KPK, dan kami sangat berharap KPK segera menindaklanjutinya. Hal ini juga yang mendorong kami mengganggap bahwa Johnny Gerard Plate sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Menkominfo,” pungkas Roy.
Hal senada disampaikan H.M Kristo Pakur salah seorang aktivis Aliansi Gerakan Masyarakat NTT. Ia mengatakan bahwa sikap dan kebijakan Menkominfo Johnny Gerard Plate yang juga masih menjabat sebagai Sekjen DPP Partai NasDem tersebut, mengindikasikan adanya tindakan konspiratif yang diduga menguntungkan kepentingan partai Nasdem yang diduga akan menjadikan ORARI sebagai alat kepentingan politik Partai NasDem dan juga diduga untuk dijadikan ladang bisnis Partai NasDem untuk kepentingan mengisi pundi-pundi logistik menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu Presiden yang diadakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
“Tentunya sikap dan langkah konspiratif tersebut, sangat bertentangan dengan visi missi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Ir Joko Widodo & Wapres Bapak KH Ma’ruf Amin, dan bahkan menurut kami ini merupakan duri dalam daging atau virus atau benalu membahayakan di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena itu harus segera di amputasi, sebelum menjalar ke mana-mana,” kata Pakur, saat dihubungi Jumat, (4/2/2022)
Pakur juga menyampaikan jika dirinya bersama rekan-rekan aktivis Milineal asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tergabung di Aliansi Gerakan Masyarakat NTT telah mengirim surat ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan mendesak Wantimpres memberikan masukan atau saran kepada Presiden Joko Widodo, agar mencopot Johnny Gerard Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo di Kabinet Indonesia Maju.
“Ya, apabila Presiden Joko Widodo tidak segera mencopot Johnny Gerard Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia, dan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Internasional kepada Presiden Joko Widodo, sebab ORARI ini sudah menjadi anggota Organisasi Internasional, bahkan salah seorang anggotanya menjadi Presiden IARU (Organisasi Amatir Radio Internasional), nah kalau sampai masyarakat International mengetahui ORARI terpecah belah, pasti yang malu bukan hanya Presiden Jokowi yang juga sebagai tokoh dunia, melainkan seluruh rakyat Indonesia, akan merasa malu, atas kejadian tersebut,” tutup Pakur.
(slm/tb)