TendaBesar.Com - Bogor - Gonjang ganjing masalah bantuan pemerintah bagi warga terdampak covid-19 yang akhir-akhir ini mendatang polemik di sebagian besar kepala desa tidak diambil pusing oleh kepada Desa Rancabungur Bogor.
Jika di daerah lain banyak kepala desa yang menolak membagikan bantuan dari pemerintah baik berupa banpres, banprov dan bantuan lainnya dikarenakan data yang amburadul, tidak demikian dengan desa rancabungur.
Semua bantuan pemerintah yang diterima dibagikan sesuai dengan porsinya, meskipun di masyarakat banyak yang bertanya kenapa Si A yang dapat padahal dia mampu, sementara si B enggak padahal dia miskin, tidak membuat pemdes kehabisan akal untuk menampung dan mencarikan solusinya.
Bagi warga yang secara keadaan pantas menerima bantuan tapi tidak tercatat mendapatkan bantuan baik dari banpres, banprov, bupati ataupun dari dinas sosial, kepala desa rancabungur bergerak cepat.
Kades Rancabungur, Ir. Sumantri, langsung berkordinasi dengan pihak BPD desa untuk mengadakan Musyawarah Desa khusus (Musdesus) untuk menyingkapi permasalah tersebut.
Ketua BPD Desa Rancabungur, Dede Maemunah, S.Pd., sigap dan langsung merespon apa yang disampaikan pihak desa, dengan mengadakan Musdesus pada Jumat, (8/5/2020)
Hadir pada Musdesus tersebut seluruh unsur pemerintahan desa antara lain Kades dan jajarannya, Ketua BPD dan jajarannya, LPM, Babinsa, PKK, Karang Taruna dan RW Se Desa Rancabungur juga oleh perwakilan kecamatam yang sekaligus menjadi narasumber dalam hal alokasi anggaran.
Dalam musyawarah itu disepakati dua hal yaitu bagi mereka yang layak mendapatkan bantuan tapi tidak tercatat dalam data yang berhak mendapatkan bansos baik itu PKH, Kartu Sembako, dan lainnya disepakati bantuannya dialokasikan dari dana desa. Kemudian jumlah anggaran yang dapat dialokasikan kepada mereka maksimal 30% dari dana desa dengan jumlah anggaran berkisar 300 juta. Sementara jumlah KK yang mampu di-cover dari anggaran tersebut sekitar 142-170 KK.
Ir. Sumatri, Kades Rancabungur mengatakan bahwa "Di forum kami menyepakati 30% anggaran dana desa untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan tapi tidak masuk data di bansos pemerintah", Katanya usai mengikuti musdesus.
Sementara Dede Maemunah ketua BPB mendukung sepenuhnya inisiatif Kades yang dipandang cukup baik untuk mengatasi kondisi masyarakat yang semakin berat, namun Ia menitik beratkan bahwa yang nantinya akan mendapatkan bantuan dari desa adalah mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kami BPD mendukung inisiatif yang dilakukan oleh pak Kades, tapi kami ingatkan bahwa yang akan mendapatkan bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial", tuturnya, usai musdesus dilaksanakan.
Sementara itu sekretaris desa Rancabungur Yanto mengatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya maksimal agar lebih banyak warga Desa Rancabungur mendapatkan bantuan, namun apa daya bahkan untuk banpres desa tidak kebagian.
"Pemdes telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan sebanyak mungkin warga desa Rancabungur mendapatkan bantuan tapi apa daya kita hanya mampu mengajukan namun penentu kebijakan hanya memberikan sesuai dengan kuota yang tersedia", ucapnya.
Data yang didapat dari pihak kecamatan bahwa desa Rancabungur termasuk desa yang tingkat bantuannya cukup tinggi. DTKS berjumlah 1.014 KK, Perluasan 469 KK, total menjadi 1.483 KK.
PKH 279 KK, Kartu Sembako 399 KK, Banpres O, Kartu Prakerja 0, Dana Desa 170 KK, Bansos Tunai 43 KK, Bansos Provinsi 70 KK, Bansos Kabupaten 503 KK, Bansos Perluasan 434 KK. sehingga jumlah KPM yang mendapatkan akses bantuan 1.898 KK dari total jumlah KK di desa Rancabungur yakni 3.012 KK. Artinya ada sekitar 63% dari jumlah KK di desa rancabungur yang mendapatkan bantuan.
Dari sini dapat terlihat bahwa desa rancabungur termasuk desa yang cukup agresif memperjuangkan bantuan untuk warganya. (ah/tendabesar)